Sejarah Keraton Sumenep

Labhang Mesem (pintu tersenyum), merupakan salah satu pintu gerbang menuju kompleks Karaton, terletak di sebelah timur Gedhong Negeri

Keraton Sumenep dulunya adalah tempat kediaman resmi para Adipati/Raja-Raja selain sebagai tempat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kerajaan Sumenep sendiri bisa dibilang sifatnya sebagai kerajaan kecil (setingkat Kadipaten) kala itu, sebab sebelum wilayah Sumenep dikusai VOC wilayah Sumenep sendiri masih harus membayar upeti kepada kerajaan-kerajaan besar(Singhasari, Majapahit, dan Kasultanan Mataram).

Keraton Sumenep sejatinya banyak jumlahnya, selain sebagai kediaman resmi adipati/raja yang berkuasa saat itu, karaton juga difungsikan sebagai tempat untuk mengatur segala urusan pemerintahan kerajaan. Saat ini Bangunan Karaton yang masih tersisa dan utuh adalah bangunan Karaton yang dibangun oleh Gusti Raden Ayu Tirtonegoro R. Rasmana dan Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro (Bindara Saod) beserta keturunannya yakni Panembahan Somala Asirudin Pakunataningrat dan Sri Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I (Raden Ario Notonegoro). Sedangkan untuk bangunan karaton-karaton milik Adipati/Raja yang lainnya, seperti Karaton Pangeran Siding Puri di Parsanga, Karaton Tumenggung Kanduruan, Karaton Pangeran Lor dan Pangeran Wetan di Karangduak hanya tinggal sisa puing bangunannya saja yakni hanya berupa pintu gerbang dan umpak pondasi bangunan Keraton.

Istilah penyebutan Karaton apabila dikaitkan dengan sistem pemerintahan di Jawa saat itu, merasa kurang tepat karena karaton Sumenep memeliki strata tingkatan yang lebih kecil dari bangunan keraton yang ada di Jogjakarta dan Surakarta. Karaton Sumenep sebenarnya adalah bangunan kediaman keadipatian yang pola penataan bangunannya lebih sederhana dari pada keraton-keraton besar seperti Jogjakarta dan Surakarta. Namun perlu dimaklumi bahwa penggunaan penyebutan istilah karaton sudah berlangsung sejak dulu kala oleh masyarakat Madura, karena kondisi geografis Sumenep yang berada di daerah mancanegara (wilayah pesisir wetan) yang jauh dari Kerajaan Mataram. Begitu juga penyebutan Penguasa Kadipaten yang lebih familiar dikalangan masyarakatnya dengan sebutan "Rato/Raja"

Pendiri

Karaton Pajagalan atau lebih dikenal Karaton Songennep dibangun di atas tanah pribadi milik Panembahan Somala penguasa Sumenep XXXI. Dibangun Pada tahun 1781 dengan arsitek pembangunan Karaton oleh Lauw Piango salah seorang warga keturunan Tionghoa yang mengungsi akibat Huru Hara Tionghoa 1740 M di Semarang. Karaton Panembahan Somala dibangun di sebelah timur karaton milik Gusti R. Ayu Rasmana Tirtonegoro dan Kanjeng Tumenggung Ario Tirtonegoro (Bindara Saod) yang tak lain adalah orang tua beliau. Bangunan Kompleks Karaton sendiri terdiri dari banyak massa, tidak dibangun secara bersamaan namun di bangun dan diperluas secara bertahap oleh para keturunannya.

Kompleks Bangunan Karaton

Keraton Sumenep berdiri di atas tanah milik pribadi Pangeran Natakusuma I (Panembahan Somala) (sebelah timur keraton lama milik Ratu R. Ayu Rasmana Tirtanegara). Kompleks bangunan Karaton Sumenep lebih sederhana dari kompleks Karaton kerajaan Mataram, bangunannya hanya meliputi Gedong Negeri, Pengadilan Karaton, Paseban, dan beberapa bangunan Pribadi Keluarga Karaton.

Di depan keraton, ke arah selatan berdiri Pendapa Agung dan di depannya berdiri Gedong Negeri (sekarang Kantor Disbudparpora) yang didirikan oleh Pemerintahan Belanda. Konon, Pembangunan Gedong Negeri sendiri dimaksudkan untuk menyaingi kewibawaan keraton Sumenep dan juga untuk mengawasi segala gerak-gerik pemerintahan yang dijalankan oleh keluarga Keraton. Selain itu Gedong Negeri ini juga difungsikan sebagai kantor bendahara dan pembekalan Karaton yang dikelola oleh Patih yang dibantu oleh Wedana Keraton.

Disebelah timur Gedong Negeri tersebut berdiri pintu masuk keraton Sumenep yaitu Labang Mesem. Pintu gerbang ini sangat monumental, pada bangian atasnya terdapat sebuah loteng, digunakan untuk memantau segala aktifitas yang berlangsung dalam lingkungan keraton. Konon jalan masuk ke kompleks keraton ini ada lima pintu yang dulunya disebut ponconiti. Saat ini tinggal dua buah yang masih ada, kesemuanya berada pada bagian depan tapak menghadap ke selatan. Pintu yang sebelah barat merupakan jalan masuk yang amat sederhana. Di bagian pojok disebelah timur bagian selatan Labhang Mesem berdiri Taman Sare (tempat pemandian putera-puteri Adipati) dimana sekelilingnya dikelilingi tembok tembok yang cukup tinggi dan tertutup.

Sedangkan di halaman belakang keraton sebelah timur berdiri dapur, sebelah barat berdiri sisir (tempat tidur para pembantu keraton, emban, dayang-dayang Puteri Adipati), di sebelah barat terdapat sumur. Di depan sumur agak ke arah barat berdiri Keraton Ratu R. Ayu Rasmana Tirtanegara, dan di depannya berdiri pendapa. Namun pada jaman pemerintahan Sultan Abdurahman Pakunataningrat pendapa tersebut dipindahkan ke Asta Tenggi dan disana didirikan Kantor Koneng. Pembangunan Kantor Koneng (kantor kerajaan/adipati) semula mendapat tentangan keras oleh pemerintah Hindia Belanda karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemerintah saat itu. Namun, untuk menghindari tuduhan tersebut maka Sultan beninisiatif untuk mengubah seluruh cat bangunan tembok berwarna kuning selaras dengan namanya yaitu "kantor koneng" (bahasa belanda :konenglijk=kantor raja/adipati). Pada Masa Pemerintahan Sultan Abdurrahman, kantor Koneng difungsikan sebagai tempat rapat-rapat rahasia para pejabat-pejabat tinggi Karaton. Di sebelah selatan Kantor Koneng, di pojok sebelah barat pintu masuk berdiri pendapa (paseban).

Pada mulanya antara keraton dengan pendopo letaknya terpisah. Namun, pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman Pakunataningrat, kedua bangunan tersebut dijadikan satu deret. Dahulu, Paseban (pendopo ageng) difungsikan sebagai tempat sidang yang dipimpin langsung oleh sang Adipati dan dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi karaton yang waktunya dilaksanakan pada hari-hari tertentu. Paseban sendiri diurus oleh mantri besar dan dibantu oleh kebayan.

Di sebelah selatan Taman Sare berdiri Pendapa atau Paseban dan sekarang dijadikan toko souvenir. Di sebelah selatan keraton terbentang jalan menuju Masjid Jamik Sumenep (ke arah barat), sedangkan ke arah timur menuju jalan Kalianget. Di sebelah timur keraton adalah perkampungan,dan di arah timur jalan adalah Kampong Patemon. Artinya tempat pertemuan aliran air taman keraton dan aliran-aliran air taman milik rakyat dan Taman Lake’ (tempat pemandian prajurit keraton). Dari jalan Dr. Sutomo ke arah timur terdapat jalan menurun, sebelum tikungan jalan berdiri pintu gerbang keluar atau Labang Galidigan. Di sebelah barat pintu keluar terdapat jalan menurun, bekas undakan tujuh.

Di sebelah selatan jalan undakan terdapat Sagaran atau laut kecil merupakan tempat bertamasya putera-puteri Adipati. Sekarang Sagaran tersebut ditempati perumahan rakyat dan lapangan tennis. Di sebelah barat lapangan tennis, berdiri kamarrata merupakan tempat kereta kencana, dan dibelakangnya berdiri kandang kuda lengkap dengan dua taman.

Komplek keraton Sumenep justru tidak menghadap ke barat tetapi ke selatan. Hal ini berhubungan dengan legenda laut selatan ( selat Madura ) tempat bersemayamnya Raden Segoro dan analog dengan legenda di Mataram tentang Nyai Roro Kidul yang konon istri dari Sultan Agung yang bersemayam/bertahta di Segoro Kidul ( Lautan Indonesia ). Dari legenda tersebut menimbulkan dogma turun temurun bahwa rumah tinggal yang baik harus menghadap ke selatan. Ditinjau dari tapak ( site planning ) terlihat bahwa kompleks bangunan keraton pada prinsipnya menganut keseimbangan simetri dengan menggunakan as/sumbu yang cukup kuat. Hal ini merupakan usaha perencanaannya untuk memberikan kesan agung dan berwibawa dari kompleks ini

Struktur Penataan Kota

Konsep dasar perencanaan tata kota Sumenep ditentukan berdasarkan ajaran Islam : hablum minallah wa hablum minannas artinya berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Maksudnya alun-alun sebagai pusatnya. Bila menghadap lurus ke barat dimaksudkan kita berhubungan dengan Tuhan ( kiblat di Masjidil haram ) dan kita temukan Masjid jamik. Sebaliknya bila kita menghadap ke timur dimaksudkan berhubungan dengan manusia dan kita dapatkan keraton Sumenep. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan ajaran agama Hindu yang mengatakan bahwa timur, arah tempat matahari terbit adalah lambang kehidupan, jadi tempat manusia di alam dunia. Sebaliknya barat tempat matahari terbenam adalah lambang kematian, lambang akherat, dan lambang ketuhanan.

Prasasti Karaton Sumenep

Prasasti keraton Sumenep berisi wasiat Panembahan Somala tentang kompleks bangunan Karaton dan sekitarnya. Prasasti tersebut ditulis pada tahun 1200 H atau tahun ba' Bulan Muharram dengan huruf arab dan sekarang masih tersimpat di Museum Karaton Sumenep.

Tahun Hijriah Nabi SAW. 1200 (tahun ba') dibulan Muharram, inilah bangunan-bangunan (tempat tinggal) serta tanah-tanah wakaf Pangeran Natakusuma Adipati Sumenep. Semoga Allah SWT memberi ampun baginya dan kedua orang tuanya. Inilah bangunan serta tanah yang tidak dapat dirusak dan tidak dapat diwaris sebabb bangunan (termasuk tanah tersebut) adalah wakaf yang diperuntukkan untuk kebutuhan orang fair dan orang miskin. Saya memberi perintah kepada sekalian keturunan, atau kalau tidak ada sanggup, kepada lainnya guna memperbaiki mengawasi dan memlihara bangunan-bangunan dan tanah tersebut, bagi keturunan lainnya yang telah memlihara dan mengawasi wakaf itu semoga Allah SWT, mengaruniai keselamatan dunia maupun akherat.

Warisan Budaya

Selain memiliki kemegahan bangunan, Karaton Sumenep juga memiliki suatu warisan budaya yang tak ternilai. antara lain :

• Tari Gambuh

Pada awalnya tari Gambu lebih dikenal dengan Tari keris, dalam catatan Serat Pararaton tari Gambu disebut dengan Tari Silat Sudukan Dhuwung, yang diciptakan oleh Arya Wiraraja dan diajarkan pada para pengikut Raden Wijaya kala mengungsi di keraton Sumenep. Tarian tersebut pernah ditampilkan di keraton Daha oleh para pengikut Raden Wijaya pada perayaan Wuku Galungan yang dilaksanakan oleh Raja Jayakatong dalam suatu acara pasasraman di Manguntur Keraton Daha yang selalu dilaksanakan setiap akhir tahun pada Wuku Galungan. Para pengikut Raden Wijaya antara lain Lembusora, Ranggalawe dan Nambi diadu dengan para Senopati Daha yakni Kebo Mundarang, Mahesa Rubuh dan Pangelet, dan kemenangan berada pada pengikut Rade Wijaya.

Tari Keris ciptaan Arya Wiraraja ini lama sekali tidak diatraksikan. Pada masa kerajaan Mataram Islam di Jawa yakni pada pemerintahan Raden Mas Rangsang Panembahan AGUNG Prabu Pandita Cakrakusuma Senapati ing Alaga Khalifatullah (Sultan Mataram 1613-1645), seorang Raja yang sangat peduli dengan seni dan budaya. Maka kala itu Sumenep diperintah oleh seorang Adipati kerabat Sultan Agung yang bernama Pangeran Anggadipa tarian tersebut dihidupkan kembali sekiotar tahun 1630, diberi nama “Kambuh” dalam bahasa Jawa berarti “terulang kembali” dan sampai detik ini terus diberi nama Kambuh dan lama kelamaan berubah istilah menjadi tari Gambu (dalam logat Sumenep).

• Tari Moang Sangka

Mowang berarti membuang, Sangkal berarti sukerta, dan sukerta artinya gelap (sesuatu yg menjadi santapan sebangsa setan, dedemit, jin rayangan, iblis, menurut ajaran Hindu). Sedangkan sangkal adalah mengadopsi dari bahasa Jawi Kuno yang maksudnya Sengkala (sengkolo). Jadi sangkal yang dimaksudkan pada umumnya di Songennep adalah : bila ada orang tua mempunyai anak gadis lalu dilamar oleh laki-laki, tidak boleh ditolak karena membuat si gadis tersebut akan “sangkal” (tidak laku selamanya).Pada awalnya tari Mowang Sangkal agak keras geraknya yang diiringi dengan gamelan dengan gending ”sampak” lalu mengalir pada gending ”oramba’-orambe’” yang mengisyaratkan para putri keraton menuju ke ”taman sare”. Dan kemudian gerakannya tambah halus, gerakan yg lebih halus inilah mengisyaratkan para putri sedang berjalan di Mandiyoso (korridor keraton keraton menuju Pendopo Agung Keraton). Pada umumnya kostum yang dipakai adalah warna ciri khas Songennep, merah dan kuning, karena perpaduan warna tersebut mengandung filosofi ”kapodhang nyocco’ sare” yang maksudnya ”Rato prapa’na bunga” (raja sedang bahagia). sedangkan paduan warna kostum merah dan hijau atau kuning dan hijau folosofinya ”kapodang nyocco’ daun” maksudnya ”Rato prapa’na bendhu” (Raja sedang marah).

Odeng rek-kerek, salah satu kostum penutup kepala seorang laki-laki yang diciptakan oleh Sultan Abdurrahman Pakunataningrat yang tak lain dimaksudkan untuk merendahkan martabat pemerintahan Kolonial Belanda ketika menjajah Sumenep kala itu, "rek-kerek" dalam bahasa Madura mempunyai arti anak anjing (patek).

Sumber :http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Sumenep

Pejuang dari Bumi Cendrawasih

Kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi tak lepas dari perjuangan para tokoh, salah satunya Marthen Indey.

Marthen lahir pada 14 Maret 1912 di Doromena, Jayapura, Irian Jaya. Ia mendapat pendidikan setingkat Sekolah Dasar, kemudian Sekolah Pelayaran, dan akhirnya Sekolah 

polisi di Sukabumi, Jawa Barat. Awalnya ia berprofesi sebagai anggota 

polisi Hindia Belanda, namun kemudian berganti haluan.

Sebagai anggota 

polisi Belanda, pada tahun 1941 ia bertugas mengawasi pejuang-pejuang Indonesia yang diasingkan Belanda di Digul. Pada masa penjajahan Belanda, Digul memang dikenal sebagai tempat pembuangan dan pengasingan para pejuang Tanah Air yang melawan kebijakan penjajah kolonial. Di sana, ia berkenalan dengan beberapa orang tahanan politik, antara lain Sugoro Atmoprasojo, bekas guru Taman Siswa.

Perkenalan itu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam jiwa Marthen Indey. Sejak saat itulah, paham nasionalisme mulai mempengaruhi Marthen. Bersama 30 orang temannya ia merencanakan untuk menangkap aparat pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, rencananya tersebut tak berjalan semestinya sehingga mengalami kegagalan. Marthen Indey pun dipindahkan ke tempat terpencil di hulu Sungai Digul.

Saat Jepang menginjakkan kakinya di wilayah Irian Barat, Marthen Indey dipindahkan ke Australia untuk mengikuti pemerintahan Hindia Belanda dalam pelarian. Ia baru kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 1944. Saat itu, kedatangannya bersama tentara Sekutu. Pada masa Perang Dunia II Marthen Indey ikut bertempur bersama pasukan sekutu menghadapi Jepang di Irian. Pemerintah Belanda kemudian mengangkatnya sebagai pelatih dalam Batalyon Papua.

Jabatan sebagai Kepala Distrik Arso Yamai dan Waris juga pernah diembannya selama 2 tahun, yakni dari tahun 1945 hingga 1947. Namun secara diam-diam, ia berkomunikasi dengan para mantan tahanan politik kolonial Digul yang bekerja sebagai guru Sekolah Pamong Praja di kota Nica (sekarang Kampung Harapan). Mereka dipersiapkan mengadakan suatu pemberontakan guna mengusir Belanda dari bumi Irian Barat. Sayangnya rencana itu terbongkar sebelum sempat dilaksanakan.

Marthen juga melakukan perjuangan melalui jalur politik. Pada bulan Oktober 1946, ia menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka (KIM). Pada perkembangan berikutnya, KIM berganti nama menjadi PIM (Partai Indonesia Merdeka) dan Marthen Indey sebagai ketuanya. Pada saat kepemimpinannya di PIM, Marthen bersama 12 kepala suku lainnya menyampaikan protes kepada pemerintah Belanda yang berusaha memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia.

Tak pelak, protes yang dilancarkannya itu menimbulkan kecurigaan di kubu pemerintah Belanda. Dalam kesempatan cuti di Ambon bulan Januari 1946, ia menghubungi tokoh-tokoh 

Maluku yang pro-RI. Sampai pada akhirnya Belanda pun mengetahui bahwa Marthen sering mengadakan komunikasi dengan kelompok pro-Indonesia di Ambon. Ia pun ditangkap pemerintah Belanda dan harus mendekam di penjara selama tiga tahun.

Seakan tak kenal lelah, peran serta Marthen Indey dalam membebaskan Irian Barat dari belenggu penjajahan terus berlanjut. Pada bulan Januari 1962, di masa Tri Komando Rakyat (Trikora), ia menyusun kekuatan gerilya dan membantu menyelamatkan beberapa anggota RPKAD yang didaratkan di Irian Jaya selama Trikora, banyak di antaranya yang dilindungi Marthen Indey di rumahnya.

Di tahun yang sama, ia menyampaikan Piagam Kota baru kepada 

Presiden Soekarno. Piagam tersebut berisi penegasan tekad rakyat Irian Jaya untuk tetap setia kepada NKRI. Pada bulan Desember 1962, guna melakukan perundingan dengan utusan Belanda mengenai pengembalian Irian Barat ke dalam wilayah RI, bersama E. Y. Bonay, Marthen diberangkatkan ke New York sebagai anggota delegasi Indonesia mewakili Irian Jaya untuk menyampaikan tuntutan kepada PBB agar masa pemerintahan sementara dipersingkat dan Irian Barat segera dimasukkan ke dalam wilayah RI.

Trikora diakhiri dengan perjanjian antara RI dan Belanda. Untuk sementara, Irian Barat ditempatkan di bawah pemerintahan sementara PBB.

Sesudah Irian Barat resmi menjadi wilayah RI dan namanya diganti menjadi Irian Jaya, Marthen Indey menyumbangkan tenaganya untuk membangun daerah itu. Atas jasa-jasanya, Marthen Indey kemudian diangkat menjadi anggota MPRS (Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara) mewakili Irian Jaya, terhitung dari tahun 1963 hingga 1968. Selain sebagai anggota MPRS, jabatan sebagai kontrolir berpangkat mayor tituler diperbantukan pada Residen Jayapura juga dipercayakan padanya.

Marthen Indey meninggal dunia pada 17 Juli 1986 di usianya yang ke 74 tahun. Atas jasa-jasanya kepada negara, Marthen Indey dianugerahi gelar 

Lihat Daftar Pahlawan Nasionalpahlawan Nasional berdasarkan SK 

Presiden RI No. 077/TK/Tahun 1993, tanggal 14 September 1993

Sumber: http://www.tokohindonesia.com/

Dedikasi dan Integritas untuk Bangsa

Franciscus Xaverius Seda salah seorang putera terbaik bangsa kelahiran Flores, Nusa Tenggara Timur, 4 Oktober 1926. Mantan Menteri Perkebunan (1963-1964), Menteri Keuangan (1966-1968) dan Menteri Perhubungan dan Pariwisata (1968-1973) ini seorang politisi, tokoh gereja, pengamat politik dan pengusaha Indonesia yang berdedikasi dan intergritas tinggi kepada kemajuan dan kesatuan Indonesia.

Popularitas vs Kepribadian Politik

Dalam pengalaman aktivitas politik, saya mengenal dua tipe 

politisi, yakni para 

politisi yang dalam mengambil sikap terhadap suatu masalah politik mendahulukan popularitas politik, dan mereka yang mengutamakan kepribadian politiknya. Ini tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki kepribadian politik tidak juga memperhatikan masalah popularitas, dan sebaliknya bahwa seseorang yang mengejar popularitas tidak memiliki kepribadian politik. Namun masalahnya adalah masalah mendahulukan, masalah prioritas dan preferensi dalam mengambil sikap politik.

Dalam hal kepribadian politik, seperti dalam setiap masalah kepribadian, maka watak, karakter dan pembawaan (bukan terutama kemampuan) seseorang politikuslah yang menentukan sikap politiknya, sementara dalam hal popularitas politik, yang diandalkan adalah persepsi orang terhadap si politikus. Seseorang yang berkepribadian politik mantap dan prinsipil. Sementara seseorang yang mengejar popularitas, senantiasa menyesuaikan diri pada sikon politik, mencla-mencle dan bersikap oportunistis.

Seseorang yang berkepribadian politik akan menonjolkan kepribadiannya, watak, karakter dalam sikapnya, sementara seseorang yang mengandalkan popularitas, karena mendahulukan/mementingkan penilaian dan apa yang dikatakan orang lain, masyarakat, dan opini publik, maka yang diutamakan adalah penampilan, bukan watak ataupun karakter. Dan sering dalam penampilannya itu, si politikus itu justru menyembunyikan watak/karakternya yang sebenarnya! Ia berpenampilan bersahaja, rendah hati dan mau mendengar semua, tetapi nanti, jika ia telah menguasai sikon dan kekuasaan politik, barulah watak dan karakter yang sebenarnya muncul!

Pada awal pengalaman politik, saya pun menghadapi masalah popularitas vs kepribadian politik ini, namun bukanlah masalah popularitas politik vs kepribadian politik dalam sikap dari seseorang politikus, melainkan dalam sikap dari sebuah partai politik yakni Partai Katolik. Para anggota dan pimpinan di pusat dan di daerah dari partai itu menggerutu terhadap kepemimpinan Pa Kasimo, karena Partai Katolik yang senantiasa duduk dalam hampir semua kabinet sejak zaman revolusi, tidak pernah memperhatikan nasib dan kesejahteraan mereka.

Timbul suatu upaya untuk mengganti Pa Kasimo sebagai Ketua Umum. Melihat perkembangan ini, maka Sdr VB (Centis) da Costa SH yang mewakili dan memperoleh mandat penuh dari Flores, sebagai daerah Katolik yang paling utama di negara ini, untuk berusaha agar Pa Kasimo diganti, berbalik arah dan justru membela Pa Kasimo. SdrVB (Centis) da Costa SH dibantu oleh dua pemuda orator dan "tukang pukul" politik yakni Sdr Kanis Pari (tadinya Kanis Parera menjadi Kanis Pari) dan Sdr Drs John Jelahut Tagung.

Berkatalah Pa Kasimo dengan pertanyaan beliau yang menjadi klasik dan yang membuat Sdr da Costa berbalik menjadi pembela beliau. "Partai Katolik ini mau jadi partai yang bagaimana, sebuah beginsel partij/partai yang mempunyai prinsip-prinsip (beginselen) dan mendahulukan kepentingan umum dalam berbakti pada nusa dan bangsa atau sebuah partai oportunis, yang mencari rejeki untuk para pimpinan dan para anggotanya". Dengan demikian Pa Kasimo adalah contoh dari seorang politikus yang berkepribadian dalam politik. Dan beliau dipertahankan sebagai ketua umum partai, dalam Kongres Partai Katolik di

Yogyakarta itu, termasuk/terutama oleh Flores.

Pada masa Orba pun ada pengalaman saya dengan para 

politisi yang lebih mendahulukan popularitas dan backing daripada prinsip dan moral politik. Orba pada awalnya mengingini demokrasi dan demokratisasi (salah satu dari 3 programnya, yakni pembubaran PKI, pembangunan secara berencana, dan demokrasi). Dan pada awalnya penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara demokratis.

Presiden masuk DPR dan meminta pesetujuan bagi APBN dalam suatu musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan benar-benar secara bebas, dengan mengakui penuh "Hak Budget" DPR, dan semua Keputusan Presiden/Kepres, sebelum dikeluarkan, dibicarakan dulu materinya dengan DPR. Namun ternyata sikap Demokratis itu hanyalah kedok belaka untuk memantapkan kekuasaan. Sekali kekuasaan diperoleh muka topeng Demokrasi dibuang dan Bangsa dan Negara digiring ke arah Otokrasi/Otoriterisme dan Diktatur.

Waspadalah

Jadi waspadalah terhadap penampilan, sosok dari seorang politikus! Dengan kepercayaan Saudara, secara emosional Saudara bisa beli kucing dalam karung! Dan seperti pernah saya utarakan dalam sebuah tulisan, tidak semua yang ada dalam karung yang "meong-meong" itu benar-benar kucing, tetapi semua kucing tanpa karung, walaupun tidak "meong-meong" itu memang benar-benar kucing!

Dalam pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, apakah amanat rakyat yang dapat dibaca dari hasilnya? Dalam hal Pemilu DPR, yang masih dikuasai oleh partai-partai politik, rakyat memberi amanat bahwa kebebasan politik dan demokrasi politik tidak harus berarti semaunya mendirikan partai politik, karena tidak puas, dan demokrasi tidak identik dengan sebanyak mungkin partai politik. Diadakan pembatasan terhadap parpol yang ikut pemilu DPR, hanya 24 parpol yang dapat ikut serta. Dari 24 parpol itu, hanya 17 parpol yang memperoleh kursi, dan dari mereka itu ada 7 parpol yang memperoleh kursi dibawah 5. DPR jadinya sangat terfragmentasi yang memperlemah daya kontrolnya terhadap Pemerintah.

Sedangkan bangsa dan negara justru memerlukan sebuah DPR yang kuat sebagai mitra dari pemerintah/presiden yang pasti kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Dalam 5 tahun mendatang ini, kita akan menghadapi banyak tantangan dari dalam dan luar negeri yang akan menentukan nasib kita sebagai bangsa, sebagai negara, dalam pergolakan politik, ekonomi dan sosial di dalam dan di luar negeri.

Juga dalam menghadapi tantangan-tantangan ini diperlukan pemerintah yang kuat, DPR yang kuat dan mampu menjadi mitra yang kuat, serta bangsa dan negara yang kuat pula. Namun di atas kekuatan-kekuatan ini semua, diperlukan persatuan bangsa yang kuat. Dan melihat kondisi keterpurukan dari Bangsa dewasa ini, maka diperlukan bukan bantuan/ pinjaman dari luar negeri, namun suatu booth strap operation dari kita semua bersama-sama.

Tantangan-Tantangan

Di dalam Negeri. Tantangan dalam hidup berbangsa adalah tantangan terhadap eksistensi atau keberadaan kita sebagai satu bangsa yang utuh bersatu! Sedangkan dalam hidup bernegara, adalah tantangan terhadap eksistensi atau keberadaan dari Negara Kebangsaan dan Negara Kesatuan RI dan terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara. Kemudian tantangan dalam hidup bermasyarakat adalah terhadap eksistensi atau keberadaan kita sebagai bangsa yang plural, yang beradab dan berkepribadian, antidiskriminasi dalam bentuk apa pun, dan yang mendahulukan kepentingan bersama, diikat oleh suatu solidaritas sosial dan nasional yang tangguh!

Dalam hal kesejahteraan, tantangan yang dihadapi dari pertumbuhan ekonomi yang stagnan, yang mengakibatkan peningkatan pengangguran dan kemiskinan secara luas di kota dan di daerah-daerah, terlebih di kalangan kaum muda (antara 15 - 30 tahun). Ditambah lagi bahwa, di samping tantangan-tantangan terhadap eksistensi atau keberadaan kita sebagai bangsa, negara dan masyarakat itu, kita pun digerogoti oleh korupsi dan KKN, yang jika tidak diberantas akan merintangi dan menyulitkan kita dalam proses/transisi menjadi negara yang demokratisi, negara hukum dan negara sejahtera yang sejati.

Ada pula masalah politik yang timbul dalam post pemilu ini, yakni berfungsinya suatu pemerintahan yang kuat, pilihan langsung dari dan oleh rakyat, namun suatu DPR yang lemah, karena terfragmentasi dan penyelenggaraan pemerintahan tanpa ada GBHN. Keadaan yang timpang ini perlu diatasi dengan memperkuat persatuan bangsa dan negara. (Bukan dengan koalisi-koalisi politik yang didasarkan pada power sharing)

Kemudian tantangan dari luar negeri berupa arus globalisasi dan liberalisasi yang makin mengganas dan meluas. Dominasi dari kepemimpinan Amerika Serikat dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan keamanan internasional, dan obsesinya terhadap terorisme internasional. Perkembangan ekonomi dunia yang tidak menentu disebabkan antara lain oleh masalah apresiasi dolar AS yang tidak menentu dan kegoncangan harga minyak dunia. Perkembangan dari Free Trade Areas, menggantikan Multilateral Agreements. Perkembangan dari ekonomi dan pembangunan Cina Daratan dan India, yang dapat merupakan pasar-pasar bagi suplai kekayaan alam (SDA) kita, tetapai di lain pihak merupakan konkurensi kita dalam pengembangan industri manufaktur, yang kita perlukan untuk mengatasi masalah pengangguran.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan dari dalam dan luar negeri ini, akan diperlukan tindakan-tindakan yang tidak popular demi kepentingan bangsa dan negara, yang berkelanjutan (bukan yang sesaat). Dan seorang politikus yang mengutamakan popularitas politik, tidak dapat diandalkan dalam hal ini. Karena itulah diperlukan presiden/pimpinan bangsa dan negara yang berkepribadian politik, yang tangguh, mantap dan prinsipil, bukan yang mengejar popularitas politik belaka.

Perkembangan perhitungan hasil Pilpres 5 Juli yang baru lalu menunjukkan suatu tren bahwa yang akan maju ke putaran kedua bulan September yang akan datang adalah pasangan 

Susilo Bambang Yudhoyono-

Jusuf Kalla dan pasangan 

Megawati Soekarnoputri-KH 

Hasyim Muzadi. Tentunya harapan kita adalah para pemimpin inilah yang nantinya membawa bangsa ini dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada, untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memperhatikan nasib rakyat. Track record para calon, terutama dari sosok kepribadian politik tentu juga menjadi pertimbangan. Sumber: Suara Pembaruan, 19 Juli 2004, Penulis adalah pengamat politik, mantan

Menteri keuangan.

***

FRANCISCUS XAVERIUS SEDA

pdat: 

pengusaha ini terlibat dalam banyak kegiatan, rajin pula menulis artikel di pelbagai penerbitan. Terutama masalah ekonomi, juga politik. Belakangan, kongres ke-4 Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), memilih dia sebagai ketua umum. Sebelumnya, ia menggantikan Soedarpo Sastrosatomo menjadi ketua Indonesische Nederlandsche Associatie (INA), 1983.

Seda adalah pendiri sekaligus pengurus Yayasan dan Universitas Katolik Atma Jaya, juga dekan fakultas ekonomi di universitas itu. Sedangkan di Yayasan Bentara Rakyat, penerbit harian Kompas, ia wakil ketua, dan di PT Gramedia anggota dewan komisaris.

Selalu banyak senyum, komisaris PT Narisa -- pabrik pakaian jadi -- ini biasa bekerja keras sejak kecil. Ayahnya, Paulus Setu Seda, seorang kepala SD. Pamannya, Pisu Sega Seda, seorang kapitan (lurah). Dari kedua orang itulah, di Desa Lekebai, Paga, Kabupaten Sikka, Flores, ''Saya mendapat pendidikan mendalam tentang cara membaktikan diri kepada masyarakat,'' tutur anak pertama dari delapan bersaudara ini.

Keluarganya di daerah itu termasuk berkecukupan. Suatu saat, pamannya membuka persawahan, menanam kemiri, kelapa, dan memulai program perbaikan kampung. ''Tindakan Paman itu sangat mengesankan buat saya,'' katanya. ''Sekarang daerah saya penghasil kemiri nomor satu.''

Sesudah tamat SD di Flores, 1940, Frans Seda merantau ke Muntilan, Jawa Tengah. Di sana, sambil belajar di SMP, ia menjadi tukang rumput, pengaduk makanan, dan pemerah susu pada sebuah peternakan di lereng Gunung Merapi. Lantas ia dipercaya sebagai loper susu dan penagih rekening.

Lulusan Katholieke Economische Hogeschool di Tilburg, Negeri Belanda, ini di Jakarta lantas berwiraswasta dan menerjuni dunia politik. Sebagai Ketua Umum DPP Partai Katolik, ia menjadi anggota MPRS dan DPR-GR. Kemudian berturut-turut menjabat 

Menteri: perkebunan, pertanian, keuangan, dan perhubungan. Ketika menjadi Dubes RI di Brussel, untuk Belgia dan Luksemburg, ia merangkap kepala perwakilan RI untuk MEE. Kembali ke Indonesia, dua tahun ia menjadi anggota DPA, sejak 1976.

Terbuka dan suka humor, suatu waktu ia berbicara tentang pemuda. ''Ada suatu perbedaan,'' katanya, ''pemuda zaman saya belajar politik dari pidato 

Bung Karno dan 

Bung Hatta. Sekarang lain, mereka belajar dari penataran ke penataran.''

Menikah dengan Johanna Maria Pattinaya, ayah dua anak ini menjadi anggota komisi kepausan Isutitia et Pax (Keadilan dan Perdamaian) diangkat oleh Paus Yohannes Paulus II, 1984. Biasa jogging atau jalan kaki selama satu jam, dan sesekali berenang.

****

Ketika Pak Seda Mudik... 

Kompas, 9 November 2005

St Sularto

Ulang tahun ke-79 memang tidak seistimewa ulang tahun ke-50, apalagi ke-80. Namun, bagi Drs Franciscus Xaverius Seda, setiap ulang tahun harus diistimewakan.

Maka pada ulang tahun ke-79, tepatnya 4 Oktober 2005, dia ajak sejumlah rekannya di Jakarta, di antaranya Pak 

Jakob Oetama, merayakannya di Maumere, Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Mantan 

Menteri sejumlah departemen, komisaris beberapa perusahaan, kolumnis—Pak Frans Seda—mudik.

Berbeda dengan perayaan ulang tahun selama ini, pesta mudik kali ini tidak menyertakan istri dan anak-anak. Pak Seda dan rombongan napak tilas ke Desa Lekebahi—sekitar 20 kilometer barat Maumere—tempat kelahiran dan kuburan leluhurnya. Bertemu dengan adik-adiknya di antaranya membahas soal pelimpahan tanah warisan untuk gereja setempat. Merayakan ulang tahun dengan misa syukur di Maumere, disusul peresmian Taman Bacaan Frans Cornelissen.

Di samping itu, dia juga meminta Pak 

Jakob Oetama menyampaikan ceramah di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere. Mengunjungi Larantuka, kota Rosario yang memiliki tradisi prosesi Jumat Suci, arak-arakan patung Maria keliling kota, tradisi yang terus dilestarikan dan menjadi daya tarik turisme sejak abad ke-16. Mengunjungi Biara Trapis di bukit terpencil sebalik Larantuka.

Jadilah, Pak Frans Seda mudik, tanggal 26-30 Oktober 2005. "Ibu (Yohanna Pattinaya) kok tidak ikut, Pak?"

"Sedang sakit," katanya.

"Anak-anak (Ery dan Nessa) tak ngawal?"

"Mereka tak bisa meninggalkan kesibukan."

Itulah jawaban-jawaban singkat Pak Seda setiap ditanya soal mudiknya tanpa keluarga.

Cerita tentang kebesaran dan keelokan bumi Flores dan manusia Flores mengalir selama perjalanan. Pagi itu, dalam cuaca cerah dengan perbukitan hijau pada musim hujan, sepanjang perjalanan, panorama indah Pulau Flores tidak dia lewatkan.

Dalam perjalanan darat sesekali dia minta pengemudi menghentikan mobil. Dia borong buah-buahan yang dijajakan di pinggir jalan antara Maumere dan Larantuka. "Beli semua. Mereka tak punya apa-apa di sini. Nanti untuk para pater di biara," katanya.

Pada lain kesempatan, dia minta mobil dihentikan lagi, hanya untuk menyapa orang-orang yang tengah duduk-duduk di pinggir jalan.

Kepada serombongan anak sekolah berseragam pramuka, dia sapa, "Eh, kamu kelas berapa? Anggota pramuka harus bisa nyanyi. Nyanyikan lagu pramuka!"

Anak-anak kebingungan. Ketika didesak seorang rekan, "nama bapak ini pasti kalian kenal", baru mereka sadar berhadapan dengan "orang besar". Kemudian terdengar alunan lagu "Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.…"

Pak Seda pun ikut menyanyi dengan penuh semangat. "Bagus-bagus, ini kalian bagi-bagi bertiga," katanya sambil menyodorkan uang lima ribuan. Anak-anak itu bengong, berusaha mengingat-ingat siapakah "bapak berprofil Flores yang baik hati itu".

Makna 

pluralisme

Hari terakhir mudik, Sabtu (29/10), menampakkan sepenggal sisi sosok Frans Seda. Dia rela dan senang digelari "sesepuh", sebutan yang berasal dari kosakata bahasa Jawa. Masuk akal sebab Pulau Jawa telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya.

Setelah tamat sekolah rakyat di Ndao (Ende, Flores) tahun 1940, ia pergi ke 

Yogyakarta, berjuang keras, misalnya, pernah jadi tukang rumput dan penjual daging sambil bersekolah di SMP Bopkri. Sekolah guru di Muntilan akhirnya menjadi tempat kota berlabuh kedua di Jawa.

Di bawah asuhan Pater Van Lith—pastor Jesuit—Frans Seda semakin mengenal Indonesia bukanlah hanya Flores. Di asrama calon-calon guru yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia itu Frans Seda berkenalan dan mengakrabi makna 

pluralisme.

Gelar sarjana ekonomi diperoleh dari Katholike Economische Hogeschool, Tilburg, Belanda, tahun 1956. Berlatar belakang pendidikan ekonomi, Frans Seda dikenal sebagai ekonom, yang produktif menulis artikel-artikel ekonomi, sampai sekarang. Ditambah minat dan keterlibatannya dalam politik praktis, terutama pernah menjadi Ketua Umum Partai Katolik (1961-1968), pemikiran-pemikirannya tentang masalah ekonomi selalu didekati secara politik, tidak ekonomis teknis.

Pengalamannya di bidang pemerintahan, di antaranya pernah menjadi menteri di empat departemen dalam rentang waktu yang berbeda-beda—terakhir sebagai penasihat presiden pada era pemerintahan 

Megawati Soekarnoputri—membuat Frans Seda jadi sumber bertanya berbagai pihak.

Mudik, menuju udik ke Flores, selama lima hari mengingatkan apa yang berkali-kali disampaikan Pak Frans Seda, "

Bung Karno menggelorakan semangat Merdeka atau Mati, kalau saya ingin agar Flores Merdeka dan tidak mati."

"Saya masih ingin pergi lagi, mengajak teman-teman tahun depan," katanya menambahkan.

Buku Khusus 80 Tahun Frans Seda

Maumere, Kompas Rabu, 01 November 2006 - Festival Ledalero 2005-2006 di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, Senin (30/10), ditutup. Acara ditandai dengan persembahan buku dari Penerbit Ledalero khusus untuk mengenang 80 tahun Frans Seda, yang jatuh pada 4 Oktober. Buku yang berjudul Rancang Bersama Awam dan Klerus itu langsung diserahkan kepada Frans Seda.

Frans Seda, mantan menteri empat departemen dalam rentang waktu berbeda-beda, dipandang sebagai tokoh awam sejati. Ia dikelompokkan dalam segelintir pemikir bersama kaum Klerus yang turut berkiprah dalam membangun negara dan gereja.

Dalam sambutannya, Frans Seda tak menyinggung banyak soal buku ini. Ia justru menekankan rasa bangganya terhadap pementasan sejumlah tarian adat khas Flores yang ditampilkan pada Senin malam.

"Malam ini saya melihat kembali mutiara yang terpendam, yang sekian lama kebudayaan dihimpun menjadi satu. Saya bangga dengan Flores sebagai pulau penuh keindahan bunga di laut, yaitu karang-karang yang berbunga," tutur Frans Seda yang memberikan sambutan dalam posisi duduk.

"Saya orang yang senja, tetapi di saat senja, berarti besok ada matahari terbit. Dan, di kala senja, saya dapat melihat pengalaman berharga di masa lampau," katanya.

Hadir dalam penutupan festival ini adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, Uskup Maumere Mgr Vinsensius Sensi Potokota Pr, sejumlah pejabat Muspida Sikka, dan beberapa pejabat di daratan Flores.

Bagi Frans Lebu Raya, festival ini adalah ajang pembangunan seni budaya serta pengembangan minat dan bakat bagi generasi muda. Ini kesempatan bagi generasi muda untuk mengembangkan aneka kesenian yang selama ini masih terpendam.

"Kaitan dengan sumpah pemuda, kita dapat mengambil hikmah idealisme yang dibangun agar generasi muda hidupnya bisa bermanfaat bagi orang lain serta mengembangkan daya saingnya. Anak-anak muda yang mengikuti festival ini juga memiliki potensi luar biasa. Hal ini perlu dikembangkan dan ini memerlukan dukungan pemerintah," ujar Frans Lebu Raya yang sekaligus menutup festival.

Frans M Parera, yang mewakili pendiri Kelompok Kompas Gramedia 

Jakob Oetama mengatakan, Kompas Gramedia tetap konsisten menerbitkan buku-buku sastra meski mulai tahun 2000 kecenderungan pasar menurun.

"Tahun 1998 buku-buku sastra menjadi best seller dan Kompas Gramedia merespons hal itu. Akan tetapi, dua-tiga tahun kemudian minat pasar makin berkurang. Kami sempat bimbang, apakah terus menerbitkan buku-buku sastra atau tidak. Namun, rupanya ada suara dari Timur, termasuk dari almamater saya, bahwa buku-buku sastra tetap dibutuhkan. Bagaimanapun, karya sastra harus tetap eksis," tutur Parera.

Rangkaian acara penutupan ini digelar 28 Oktober-30 Oktober 2006. Festival dibuka tahun lalu, sementara rangkaian acara penutupan diawali dengan pementasan 

teater Aletheia Ledalero dan peluncuran serta bedah buku berjudul Tapak-tapak Tak Bermakna. Buku itu berisi kumpulan 10 cerpen dan 17 puisi pelajar SMU dan mahasiswa perguruan tinggi di Flores hasil lomba karya tulis dalam rangkaian Festival Ledalero 2005-2006. Buku itu dibedah oleh sosiolog Dr Ignas Kleden dan novelis Maria Matildis Banda. (SEM)

Franciscus Xaverius Seda (Lahir: Flores, Nusa Tenggara Timur, 4 Oktober 1926 adalah politikus, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan 

pengusaha Indonesia.

Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya antara lain adalah Menteri Perkebunan dalam Kabinet Kerja IV (1963-1964), Menteri Keuangan (1966 - 1968) sewaktu awal 

Orde Baru, serta Menteri Perhubungan dan Pariwisata (1968-1973) dalam 

Presiden Republik Indonesia Kedua (1966-1988)Kabinet Pembangunan I.

Sumber: http://www.tokohindonesia.com/

Presiden Republik Indonesia Yang Terlupakan

Pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan orang kepercayaan Soekarno-Hatta. Ia pernah diberi mandat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pernah memegang jabatan penting, seperti Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Kemakmuran, dan Wakil Perdana Menteri.

Syafruddin Prawiranegara lahir di Banten, 28 Februari 1911. Syafruddin memiliki nama kecil "Kuding", berdarah campuran Banten dan Minangkabau. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Sutan kemudian menikah dengan putri bangsawan Banten. Dari perkawinan itu lahirlah kakek Syafruddin yang kemudian memiliki anak bernama R. Arsyad Prawiraatmadja yang tak lain merupakan ayah kandung Syafruddin. Arsyad bekerja sebagai jaksa yang dikenal cukup dekat dengan rakyat, karena alasan itulah Belanda kemudian mengasingkannya ke Jawa Timur.

Kuding, yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe, bercita-cita agar suatu saat ia bisa menjadi "orang besar". Itulah sebabnya, setamat dari sekolah Belanda setingkat SMA, AMS, Bandung, Syafruddin pindah ke Jakarta demi melanjutkan studinya di Rechtshogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) pada tahun 1939. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu di sekolah yang sekarang dikenal sebagai Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu, Syafruddin berhasil meraih gelar Meester in de Rechten, setara dengan Magister Hukum saat ini.

Sekitar tahun 1939-1940 saat pemerintah Belanda masih menguasai Indonesia, Syafruddin bekerja sebagai pegawai siaran radio swasta, kemudian menjadi petugas Departemen Keuangan Belanda hingga kekuasaan atas Indonesia berpindah ke tangan Jepang di tahun 1942. Di masa penjajahan Jepang, Syafruddin bekerja sebagai pegawai Departemen Keuangan Jepang.

Pasca proklamasi berkumandang, ia menjabat sebagai anggota Badan Pekerja KNIP. KNIP merupakan badan legislatif di Indonesia sebelum terbentuknya MPR dan DPR yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Tahun 1946, Syafruddin mendapat kepercayaan untuk masuk dalam jajaran kabinet sebagai Wakil Perdana 

Menteri. Masih di tahun yang sama, Syafruddin diangkat menjadi 

Menteri Keuangan. Setahun berikutnya, ia menjabat sebagai Menteri Kemakmuran.

Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II, yang diawali dengan serangan ke 

Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia saat itu. Dalam peristiwa tersebut,

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden 

Mohammad Hatta ditangkap dan diasingkan Belanda ke Pulau Bangka. Untuk mengisi kosongnya kursi pemerintahan, Syafruddin kemudian mendapat tugas untuk membentuk sekaligus bertindak selaku Ketua Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Sumatera. Mandat tersebut disampaikan Soekarno-Hatta lewat telegramnya yang berbunyi, "Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota Jogyakarta. Djika dalam keadaan Pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja lagi, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra".

Namun karena sulitnya sistem komunikasi di masa itu, telegram tersebut tidak sampai ke Bukittinggi. Beruntung, di saat yang bersamaan, begitu mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki Ibukota 

Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan negara, Syafruddin langsung mengambil inisiatif senada. Ia kemudian mengusulkan pembentukan suatu pemerintah darurat (emergency government) dalam rapat di sebuah rumah dekat Ngarai Sianok, Bukittinggi, 19 Desember 1948. Usulan tersebut juga mendapat persetujuan dari Gubernur Sumatra Mr TM Hasan, demi menyelamatkan negara yang berada dalam bahaya akibat kosongnya kepala pemerintahan.

Syafruddin yang mendapat julukan "penyelamat Republik" lalu memimpin PDRI. Dengan mengambil lokasi di suatu tempat di daerah Sumatera Barat, untuk sementara ia menggantikan peran Soekarno-Hatta menjalankan roda pemerintahan RI. Untuk memudahkan tugasnya sebagai Ketua PDRI, Sjafruddin Prawiranegara membentuk kabinet yang terdiri dari beberapa orang menteri. Meskipun jabatan yang disandangnya ketika itu "ketua", namun kedudukannya sama dengan presiden.

PDRI di bawah komando Syafruddin terus melakukan berbagai upaya agar para pemimpin bangsa yang ditangkap Belanda bisa segera dibebaskan. Usahanya membuahkan hasil dimana Belanda akhirnya terpaksa berunding dengan Indonesia. Usaha Belanda untuk kembali menancapkan kekuasaannya di bumi pertiwi pun berakhir yang ditandai dengan Perjanjian Roem-Royen. Soekarno-Hatta dan kawan-kawan akhirnya dibebaskan dan kembali ke pusat pemerintahan di 

Yogyakarta.

Dengan bebasnya dwitunggal proklamator itu, tugas Sjafruddin memimpin PDRI selama kurang lebih delapan bulan pun berakhir. Pada 13 Juli 1949 di Yogyakarta, ia menyerahkan mandatnya kepada 

Presiden Soekarno. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi dilakukan pada 14 Juli 1949 di Jakarta.

Setelah meletakkan jabatannya sebagai Ketua PDRI, Syafruddin Prawiranegara menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI. Setelah itu ia ditunjuk menjadi menteri keuangan Kabinet Hatta. Pada Maret 1950, selaku Menteri Keuangan, ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. Sedangkan sisanya dipinjamkan kepada negara yang saat itu sedang kesulitan dana. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Rupanya tak hanya rakyat Indonesia yang merasakan tajamnya Gunting Syafruddin, Tengku Halimah Syehabuddin Prawiranegara, istri Syafruddin pun ikut terhenyak saat menerima gaji suaminya yang tidak seberapa, juga harus ikut dipangkas. Untuk menghidupi 8 anaknya, putri Tengku Raja Syehabuddin itu bahkan harus kas bon ke Kementerian Keuangan. Utangnya terus menumpuk dan baru dilunasi saat Syafruddin menjabat Presiden 

Direktur The Javasche Bank. Tahun 1951, The Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Sentral Indonesia, Syafruddin kemudian diangkat menjadi Gubernurnya.

Seiring berjalannya pemerintahan Soekarno, banyak ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia, belum lagi pengaruh komunis terutama PKI yang kian menguat. Keadaan itu pada akhirnya memunculkan gerakan dari berbagai kalangan yang merasa tidak puas, tak terkecuali Syafruddin. Bersama rekan-rekannya dari partai Masyumi, ia menentang Soekarno yang membubarkan Konstituante.

Pada Februari 1958, gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terus berlanjut yang ditandai dengan berdirinya PRRI (Pasukan Revolusioner Republik Indonesia). Syafruddin kemudian diangkat menjadi Presiden PRRI yang berbasis di Sumatera Tengah. Sebagai simbol perlawanan, PRRI kemudian menandatangani Perjanjian Sungai Dareh. Menurut cerita salah seorang putri Syafruddin yang bernama Vivi, ayahnya sebenarnya tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut. Namun karena Syafruddin memiliki sikap "sama-sama menanggung risiko" jadilah dirinya sekeluarga turut mengalami hidup sebagai pemberontak.

Selama 4 tahun, Syafruddin beserta istri dan kedelapan anaknya terpaksa hidup di Hutan Bukit Barisan yang letaknya memanjang dari Sungai Dareh Sumatera Barat hingga Pinarik Tapanuli Utara Sumatera Selatan. Dalam kurun waktu itu, mereka harus tinggal di sungai, lari terbirit-birit saat melewati hutan pacet, atau gemetar ketakutan saat bertemu harimau dan safir. Pada Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil kembali menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Berdasarkan Keputusan 

Presiden RI No.449/1961 orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan termasuk PRRI diberikan amnesti dan abolisi.

Setelah tak lagi terlibat dalam pemerintahan, tokoh Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) ini memilih lapangan dakwah sebagai tempat pengabdiannya. Namun, selama kiprahnya sebagai mubaligh, Syafruddin berkali-kali dilarang naik mimbar lantaran ceramahnya dinilai terlalu keras. Bahkan pada Juni 1985, ia sempat menjalani pemeriksaan sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Selain aktif menyebarkan syiar Islam, Syafruddin juga giat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Di samping pernah menjabat sebagai Ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI), ayah delapan anak ini juga pernah tercatat menjadi Anggota Dewan Pengawas Yayasan Pendidikan & Pembangunan Manajemen (PPM), serta Anggota Pengurus Yayasan Al Azhar/Yayasan Pesantren Islam. Tak hanya itu, kakek belasan cucu ini juga sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To,

Direktur utama Lembaga Keuangan Indonesia.

Meskipun berstatus sebagai mantan pejabat negara yang juga turut membela kedaulatan RI, Syafruddin melalui masa tuanya dengan penuh kesederhanaan. Ia bahkan pernah menolak sebuah rumah pemberian

Presiden Soekarno di Jalan 

Diponegoro No 10 Menteng, Jakarta Pusat. Alasannya, ia tidak mau menerima sesuatu yang dibayar dari pajak rakyat. Satu-satunya rumah peninggalan Syafruddin adalah rumah yang kini telah diwariskan kepada anak-anaknya yang berlokasi di Gedung Hijau Raya Pondok Indah Jakarta Selatan di mana ia menutup mata.

Syafruddin Prawiranegara meninggal dunia di usia 77 tahun, pada 15 Februari 1989. Jenazahnya dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Atas jasa-jasanya pada negara, pemerintah RI menganugerahkannya gelar 

pahlawan Nasional pada tahun 2011. Pemberian gelar tersebut dilakukan Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta Pusat, kepada ahli waris Syafruddin yang diwakili kedua anaknya, Rasyid dan Aisyah Prawiranegara

Copyright © tokohindonesia.com

Pendeklarasi Negara Kepulauan

Perdana Menteri Ir H Djuanda Kartawidjaja, pada 13 Desember 1957 mendeklarasikan bahwa Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan. Pria kelahiran Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911, itu dengan kepemimpinan yang berani dan visioner mendeklarasikan bahwa semua pulau dan laut Nusantara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan (wawasan nusantara). Maka sangat bijak ketika hari Deklarasi Djuanda itu kemudian dikukuhkan sebagai Hari Nusantara melalui Keppres No.126/2001.

Ir H Djuanda Kartawidjaja, lulusan Technische Hogeschool (Sekolah Tinggi Teknik) – sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB), yang beberapa kali menjabat 

Menteri di antaranya 

Menteri Perhubungan, Pengairan, Kemakmuran, Keuangan dan Pertahanan, itu sebelumnya sangat risau melihat pengakuan masyarakat internasional kala itu yang hanya mengakui bahwa batas laut teritorial selebar 3 mil laut terhitung dari garis pantai terendah. Itu artinya pulau-pula Nusantara dalam wilayan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan 17 Agustus 1945, adalah pulau-pulau yang terpisah-pisah oleh perairan (lautan) internasional (bebas).

Negara-negara lain, terutama Amerika Serikat dan Australia, sangat berkepentingan mempertahankan kondisi pulau-pulau Indonesia yang terpisah-pisah itu. Tetapi PM Djuanda dengan berani mendobrak kepentingan negara-negara maju itu.

Dengan berani dia mengumumkan kepada dunia (Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957) bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Djuanda, dengan berani mengumumkan kepada dunia, bahwa wilayah laut Indonesia tidaklah sebatas yang diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie (ordonansi tentang laut teritorial dan lingkungan maritim) 1939, tetapi wilayah laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, diantara, dan di dalam Kepulauan Indonesia.

Deklarasi tiu juga menyatakan penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang.

Deklarasi itu ditentang oleh Amerika Serikat dan Australia. Namun, Djuanda dan para penerus dalam pemerintahan berikutnya, di antaranya Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dan Prof Dr Hasyim Djalal, dengan gigih berjuang melalui diplomasi sehingga konsepsi negara nusantara tersebut diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Dengan demikian, Indonesia menjadi negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia. Memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km2 yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Di dalam wilayah laut itu terdapat sekitar 17.500 lebih dan dikelilingi garis pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Deklarasi Djuanda secara geo-politik memiliki arti yang sangat strategis bagi kesatuan, persatuan, pertahanan dan kedaulatan serta kemajuan Indonesia. Deklarasi Djoeanda dapat disebut merupakan pilar utama ketiga dari bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga pilar utama tersebut adalah: (1) Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang merupakan pernyataan Kesatuan Kejiwaan Indonesia; (2) Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan NKRI; Delarasi Djuanda 13 Desember 1957 sebagai pernyataan Kesatuan Kewilayahan Indonesia (darat, laut dan udara).

Secara geo-ekonomi Deklarasi Djuanda juga strategis bagi kejayaan dan kemakmuran Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka-ragam, baik berupa sumberdaya alam terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi), sumberdaya alam yang tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, emas, perak, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya), juga energi kelautan seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut.

Abdi Negara

Ir Djuanda seorang abdi negara dan abdi masyarakat. Dia seorang pegawai negeri yang patut diteladani. Meniti karir dalam berbagai jabatan pengabdian kepada negara dan bangsa. Semenjak lulus dari Technische Hogeschool (1933) dia memilih mengabdi di tengah masyarakat. Dia memilih mengajar di SMA

Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya. Padahal, kala itu dia ditawari menjadi asisten dosen di Technische Hogeschool dengan gaji lebih besar.

Setelah empat tahun mengajar di SMA 

Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi dalam dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, tepatnya pada 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang. Disusul pengambil-alihan Jawatan Pertambangan, Kotapraja, Keresidenan dan obyek-obyek militer di Gudang Utara Bandung.

Kemudian pemerintah RI mengangkat Djuanda sebagai Kepala Jawatan Kereta Api untuk wilayah Jawa dan Madura. Setelah itu, dia diangkat menjabat 

Menteri Perhubungan. Dia pun pernah menjabat Menteri Pengairan, Kemakmuran, Keuangan dan Pertahanan. Beberapa kali dia memimpin perundingan dengan Belanda. Di antaranya dalam Perundingan KMB, dia bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Dalam Perundingan KMB ini, Belanda mengakui kedaulatan pemerintahan RI.

Djuanda sempat ditangkap tentara Belanda saat Agresi Militer II tanggal 19 Desember 1948. Dia dibujuk agar bersedia ikut dalam pemerintahan Negara Pasundan. Tetapi dia menolak.

Dia seorang abdi negara dan masyarakat yang bekerja melampaui batas panggilan tugasnya. Mampu menghadapi tantangan dan mencari solusi terbaik demi kepentingan bangsa dan negaranya. Karya pengabdiannya yang paling strategis adalah Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Dia seorang pemimpin yang luwes. Dalam beberapa hal dia kadangkala berbeda pendapat dengan

Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh politik lainnya. Djuanda meninggal dunia di Jakarta 7 November 1963 dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

Dikutip :http://www.tokohindonesia.com

Sri Sultan Hamengkubuwana IX

Add caption

Sri Sultan Hamengkubuwana IX (bahasa Jawa: Sri Sultan Hamengkubuwono IX), lahir di Yogyakarta, Hindia-Belanda, 12 April 1912 – meninggal di Washington, DC, Amerika Serikat, 2 Oktober 1988 pada

umur 76 tahun. Ia adalah salah seorang Sultan yang pernah memimpin di Kasultanan Yogyakarta (1940-1988) dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973-1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia, dan pernah menjabat sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Biografi

Lahir di Yogyakarta dengan nama Bendoro Raden Mas Dorodjatun di Ngasem, Hamengkubuwana IX adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dan Raden Ajeng Kustilah. Di umur 4 tahun Hamengkubuwana IX tinggal pisah dari keluarganya. Dia memperoleh pendidikan di HIS di Yogyakarta, MULO di Semarang, dan AMS di Bandung. Pada tahun 1930-an beliau berkuliah di Rijkuniversiteit (sekarang Universiteit Leiden), Belanda ("Sultan Henkie").

Hamengkubuwana IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940 dengan gelar "Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sanga". Ia merupakan sultan yang menentang penjajahan Belanda dan mendorong kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga mendorong agar pemerintah RI memberi status khusus bagi Yogyakarta dengan predikat "Istimewa".[1] Sebelum dinobatkan, Sultan yang berusia 28 tahun bernegosiasi secara alot selama 4 bulan dengan diplomat senior Belanda Dr. Lucien Adam mengenai otonomi Yogyakarta. Di masa Jepang, Sultan melarang pengiriman romusha dengan mengadakan proyek lokal saluran irigasi Selokan Mataram. Sultan bersama Paku Alam IX adalah penguasa lokal pertama yang menggabungkan diri ke Republik Indonesia. Sultan pulalah yang mengundang Presiden untuk memimpin dari Yogyakarta setelah Jakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda I.

Peran dalam Serangan Umum 1 Maret 1949

eranan Sultan Hamengkubuwana IX dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 oleh TNI masih tidak singkron dengan versi Soeharto. Menurut Sultan, beliaulah yang melihat semangat juang rakyat melemah dan menganjurkan serangan umum. Sedangkan menurut Pak Harto, beliau baru bertemu Sultan malah setelah penyerahan kedaulatan. Sultan menggunakan dana pribadinya (dari istana Yogyakarta) untuk membayar gaji pegawai republik yang tidak mendapat gaji semenjak Agresi Militer ke-2.

Sejak 1946 beliau pernah beberapa kali menjabat menteri pada kabinet yang dipimpin Presiden Soekarno. Jabatan resminya pada tahun 1966 adalah ialah Menteri Utama di bidang Ekuin. Pada tahun 1973 beliau diangkat sebagai wakil presiden. Pada akhir masa jabatannya pada tahun 1978, beliau menolak untuk dipilih kembali sebagai wakil presiden dengan alasan kesehatan. Namun, ada rumor yang mengatakan bahwa alasan sebenarnya ia mundur adalah karena tak menyukai Presiden Soeharto yang represif seperti pada Peristiwa Malari dan hanyut pada KKN.

Beliau ikut menghadiri perayaan 50 tahun kekuasaan Ratu Wilhelmina di Amsterdam, Belanda pada tahun 1938

Minggu malam 2 Oktober 1988, ia wafat di George Washington University Medical Centre, Amerika Serikat dan dimakamkan di pemakaman para sultan Mataram di Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, Indonesia.

Sultan Hamengku Buwana IX tercatat sebagai Gubernur terlama yang menjabat di Indonesia antara 1945-1988 dan Raja Kesultanan Yogyakarta terlama antara 1940-1988.

Silsilah

Anak kesembilan dari Sultan Hamengkubuwono VIII dan istri kelimanya RA Kustilah/KRA Adipati Anum Amangku Negara/Kanjeng Alit.

Memiliki lima istri:

BRA Pintakapurnama/KRA Pintakapurnama tahun 1940

RA Siti Kustina/BRA Windyaningrum/KRA Widyaningrum/RAy Adipati Anum, putri R.W.purwowinoto, tahun 1943

Raden Gledegan Ranasaputra/KRA Astungkara, putri Raden Lurah Ranasaputra dan Sujira Sutiyati Ymi Salatun, tahun 1948

KRA Ciptamurti

Norma Musa/KRA Nindakirana, putri Handaru Widarna tahun 1976

Mata uang Indonesia yang bergambar Hamengkubuwana IX.

• Memiliki lima belas putra:

1. BRM Arjuna Darpita/KGPH Mangkubumi/KGPAA Mangkubumi/Sri Sultan Hamengkubuwono X dari KRA Widyaningrum, menikah dengan Tatiek Drajad Suprihastuti/BRA Mangkubumi/GKR Hemas
2. BRM Murtyanta/GBPH Adi Kusuma/KGPH Adi Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Dr. Sri Hardani
3. BRM Ibnu Prastawa/KGPH Adi Winata dari KRA Widyaningrum, menikah dengan Aryuni Utari
4. BRM Kaswara/GBPH Adi Surya dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Andinidevi
5. BRM Arumanta/GBPH Prabu Kusuma dari KRA Astungkara, menikah dengan Kuswarini
6. BRM Sumyandana/GBPH Jaya Kusuma dari KRA Windyaningrum
7. BRM Kuslardiyanta dari KRA Astungkara, menikah dengan Jeng Yeni
8. BRM Anindita/GBPH Paku Ningrat dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Nurita Afridiani
9. BRM Sulaksamana/GBPH Yudha Ningrat dari KRA Astungkara, menikah dengan Raden Roro Endang Hermaningrum
10. BRM Abirama/GBPH Chandra Ningrat dari KRA Astungkara, menikah dengan Hery Iswanti
11. BRM Prasasta/GBPH Chakradiningrat dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Lakhsmi Indra Suharjana
12. BRM Arianta dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Farida Indah.
13. BRM Sarsana dari KRA Ciptamurti
14. BRM Harkomoyo dari KRA Ciptamurti, menikah dengan Iceu Cahyani
15. BRM Swatindra dari KRA Ciptamurti
16. Memiliki tujuh putri:
17. BRA Gusti Sri Murhanjati/GKR Anum dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan Kolonel Budi Permana/KPH Adibrata yang menjadi Gubernur Sulawesi Selatan
18. BRA Sri Murdiyatun/GBRAy Murda Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan KRT Murda Kusuma
19. BRA Dr Sri Kuswarjanti/GBRAy Dr. Riya Kusuma dari KRA Widyaningrum, menikah dengan KRT Riya Kusuma
20. BRA Dr Sri Muryati/GBRAy Dr. Dharma Kusuma dari KRA Pintakapurnama, menikah dengan KRT Dharma Kusuma
21. BRA Kuslardiyanta dari KRA Ciptomurti
22. BRA Sri Kusandanari dari KRA Astungkara
23. BRA Sri Kusuladewi menikah dengan KRT Padma Kusuma Sastronegoro,Kel BESAR Padepokan Gunung Kidul

Pendidikan

• Taman kanak-kanak atau Frobel School asuhan Juffrouw Willer di Bintaran Kidul
• Eerste Europese Lagere School (1925)
• Hogere Burger School (HBS, setingkat SMP dan SMU) di Semarang dan Bandung (1931)
• Rijkuniversiteit Leiden, jurusan Indologie (ilmu tentang Indonesia) kemudian ekonomi

Jabatan

• Kepala dan Gubernur Militer Daerah Istimewa Yogyakarta (1945)
• Menteri Negara pada Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 - 27 Juni 1947)
• Menteri Negara pada Kabinet Amir Sjarifuddin I dan II (3 Juli 1947 - 11 November 1947 dan 11 November 1947 - 28 Januari 1948)
• Menteri Negara pada Kabinet Hatta I (29 Januari 1948 - 4 Agustus 1949)
• Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan Dalam Negeri pada Kabinet Hatta II (4 Agustus 1949 - 20 Desember 1949)
• Menteri Pertahanan pada masa RIS (20 Desember 1949 - 6 September 1950)
• Wakil Perdana Menteri pada Kabinet Natsir (6 September 1950 - 27 April 1951)
• Ketua Dewan Kurator Universitas Gajah Mada Yogyakarta (1951)
• Ketua Dewan Pariwisata Indonesia (1956)
• Ketua Sidang ke 4 ECAFE (Economic Commision for Asia and the Far East) dan Ketua Pertemuan Regional ke 11 Panitia Konsultatif Colombo Plan (1957)
• Ketua Federasi ASEAN Games (1958)
• Menteri/Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (5 Juli 1959)
• Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan PBB tentang Perjalanan dan Pariwisata (1963)
• Menteri Koordinator Pembangunan (21 Februari 1966)
• Wakil Perdana Menteri Bidang Ekonomi 11 (Maret 1966)
• Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka (1968)
• Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia/KONI (1968)
• Ketua Delegasi Indonesia di Konferensi Pasific Area Travel Association (PATA) di California, Amerika Serikat (1968)
• Wakil Presiden Indonesia (25 Maret 1973 - 23 Maret 1978)

Pahlawan Nasional

Hamengkubuwana IX diangkat menjadi pahlawan nasional Indonesia tanggal 8 Juni 2003 oleh presiden Megawati Soekarnoputri.

Sumber :http// wikipedia.com

Pergerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa

Gerakan kepemudaan/mahasiswa memang sudah sejak lama dikenal sebagai gerakan pengusung berbagai perubahan. Selain memiliki semangat juang membara, para aktivis kepemudaan yang sebagian besar adalah mahasiswa juga dianggap memiliki intelektualitas tinggi dan kapasitas kepribadian yang telah mapan.

Era awal gerakan kepemudaan/mahasiswa Indonesia dimulai pada 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda dengan ikrarnya satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Dengan merasa satu rasa, para pemuda/mahasiswa bersama rakyat bersatu terus-menerus memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga tiba masanya (1945) para pemuda mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan RI. Gerakan ini masih benar-benar murni berasal dari hati nurani rakyat yang telah bosan terus-menerus dipecah-belah para penjajah.

Masa kepemimpinan Soekarno bisa dibilang sebagai masa keemasan negeri ini. Bung Karno memang sangat berani melawan investor asing yang coba-coba ingin mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Banyak program Bung Karno yang membuat Indonesia menjadi negeri yang disegani dunia. Sayangnya, hal ini justru membuat segala keputusan yang ia buat adalah suatu kebenaran. Sehingga Bung Karno pun berani melakukan pelanggaran konstitusional, yaitu memproklamasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup.

Di samping mendapat apresiasi positif, kepemimpinan Bung Karno juga membuat geram Amerika Serikat (AS) dan sekutunya karena mereka takut kalau Indonesia menjadi negara besar. Hal inilah yang membuat para intel AS, khususnya CIA, membuat strategi untuk menghentikan kepemimpinan Bung Karno di Indonesia serta menggantikannya dengan orang yang pro CIA. Setelah mengamati sepak terjang berbagai kandidat, terpilihlah Soeharto untuk memuluskan gerakan ini.

Era perang dingin antara blok Barat (AS) dan blok Timur (Russia), membuat Bung Karno berinisiatif mencanangkan gerakan nonblok. Namun pada praktiknya, di dalam negeri, Bung Karno cenderung menganakemaskan PKI dan bahkan mencanangkan nasakom (nasionalis, agama, dan komunis) dalam bernegara. Kondisi-kondisi di atas menjadi sela bagi CIA untuk mengekskalasi massa menurunkan kepemimpinan Bung Karno dan menggantikannya dengan Soeharto. Mahasiswa, yang saat itu hanya ada satu universitas, yaitu Universitas Indonesia (yang tersebar di berbagai daerah dan kini sudah menjadi berbagai universitas negeri), diberikan jaket kuning untuk kembali melakukan pergerakan. Dari sinilah awal pergerakan kepemudaan/mahasiswa tidak lagi berdasar hati nurani rakyat.

Setelah Soeharto naik menjadi presiden, tiba-tiba saja mahasiswa tidak diperbolehkan melakukan pergerakan karena diberlakukannya NKK/BKK. Pembungkaman juga merambah pada aktivis di luar kampus. Bahkan orang-orang yang berani bersuara saat itu, harus menanggung berbagai risiko pembungkaman seperti maraknya kasus orang hilang, petrus (penembak misterius), atau bahkan dipenjara seperti yang dialami Sri Bintang Pamungkas. Masa ini membuat Soeharto menjadi tidak terbatas kekuasaannya hingga dengan terang benderang melakukan KKN dengan menggandeng sanak saudara dan keluarga sebagai dalam pemerintahan. Merajarelanya pengusaha China yang dikenal sebagai kroninya Soeharto dan semakin sulitnya pengusaha pribumi untuk mendirikan usaha turut menambah amarah rakyat. Hal ini membuat rakyat dan mahasiswa kembali melakukan pergerakan.

Sejak awal berdirinya, gerakan mahasiswa sudah terbagi dalam dua aliansi: kanan dan kiri. Aliansi kanan cenderung berdasar pada nilai-nilai agama dan moralitas sehingga meskipun melakukan gerakan besar-besaran, namun tetap rapih dan tertata. Sedangkan gerakan kiri cenderung mengusung nilai-nilai revolusi yang memaklumkan adanya korban jiwa di dalamnya. Jika isu yang diusung sama, maka akan melakukan pergerakan yang sama meski dengan modelnya masing-masing. Yang membedakan dari tiap gerakan adalah dominasinya, jika didominasi gerakan kanan, maka kecenderungan akan rusuh dan memakan korban akan sangatlah kecil. Sebaliknya, jika pergerakan didominasi aliansi kiri, maka siap-siaplah dengan sejumlah korban jiwa yang bergelimpangan.

Yang terjadi pada era ’98 adalah bersatunya berbagai model pergerakan mahasiswa sehingga ada yang tertata rapih dan ada yang rusuh. Beruntung, kondisi saat itu didukung oleh salah satu tokoh gerakan kanan, Amien Rais, sehingga pergerakan menjadi terarah. Mahasiswa pun berjanji akan terus mengawal reformasi dengan 6 visinya: amandemen konstitusi, cabut dwi fungsi TNI, penegakkan supremasi hukum, otonomi daerah, budayakan demokrasi, serta mengadili Soeharto dan kroninya. Sayang, ternyata 6 visi reformasi ini tidak berjalan semulus yang diangankan. Hingga kini, penegakkan supremasi hukum dan mengadili Soeharto dan kroninya belum tercapai (bahkan berubah menjadi memaafkan seiring dengan kian maraknya prilaku yang lebih busuk darinya).

Perjalananan mahasiswa mengawal 6 visi reformasi ternyata juga tidak semulus yang dibayangkan karena dari sinilah salah satu partai politik mulai melakukan kaderisasinya dengan pengakaran melalui pembentukan jaringan dari skala besar (kampus/wilayah/provinsi) hingga ke skala kecil (lingkup jurusan dan angkatan). Saat partai politik tersebut masih berskala partai gurem, segala aspirasi yang disampaikan melalui pergerakan mahasiswa masih berkisar pada kepentingan rakyat sehingga pergerakan mahasiswa masih terasa massif dan jaringan yang dibentuk diamini sebagian besar mahasiswa.

Namun kondisi berbeda terjadi ketika partai politik tersebut sudah menjadi partai besar yang berkoalisi dengan partai penguasa negeri. Pergerakan pun sedikit demi sedikit mulai dikurangi porsinya. Mahasiswa yang telanjur menjadi kader parpol tersebut praktis mengikuti apa pun yang disampaikan dewan syuro parpol terkait. Sebaliknya, mahasiswa yang telanjur terbiasa menyuarakan hati nurani rakyat terpaksa didepak dari kaderisasi hingga pada 2003 terjadi perpecahan pergerakan mahasiswa aliansi kanan. Gerakan mahasiswa kanan yang terpecah ini sama sekali tidak kuat karena berjalan dengan visi-misnya masing-masing.

Saat aktivis BEM 2002-2003 sudah mempunyai BEM Se-Indonesia (SI), aktivis BEM 2003-2004 justru menandinginya dengan BEM SE-Jabodetabek. Dari sisi masa dan pengalaman, kekuatan BEM Se-Jabodetabek masih sangat jauh dari BEM SI. Hanya saja, karena terjadi di masa BEM 2003-2004, praktis legalitas BEM 2002-2003 sudah tidak diakui yang menyebabkan dukungan terhadap aktivitas pergerakannya kian surut. Kondisi era 2004-2008 adalah kondisi dimana pergerakan mahasiswa sudah benar-benar kehilangan ruhnya. Bahkan pergerakan terakhir yang mereka lakukan hanyalah bersifat seremonial, yaitu peringatan 10 tahun reformasi, bahkan bukan peringatan 10 tahun matinya reformasi.

Kondisi kosongnya pergerakan mahasiswa menjadi celah yang membuka peluang bagi pergerakan beraliansi kiri yang sebelumnya selalu terpinggirkan untuk masuk ke dalam BEM dan membentuk BEM SI baru. Pada era ’98 gerakan ini menamakan dirinya sebagai Forkot dan FRD. Dan karena pada era tersebut gerakan kiri ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, maka pada era 2000-an awal hingga kini mereka berganti nama menjadi FAM dan FMN. Sudah banyak yang tau bahwa gerakan mereka biasanya kurang terprogram hingga tidak jelas mau dibawa ke mana arah pergerakannya. Bahkan sering terdengar selentingan bahwa sumber pendanaan pergerakannya berasal dari pihak-pihak yang menggerakannya.

Dan momen rencana kenaikan BBM bersubsidi pada awal April adalah momen kembalinya munculnya pergerakan mahasiswa yang sayangnya justru dari aliansi kiri. Maka jangan heran dengan model aksi mereka yang rusuh dan memakan korban karena ini sesuai dengan nilai revolusi yang diusungnya. Nama mahasiswa pun tercoreng. Sayangnya, gerakan kanan sudah telanjur memiliki kontrak politik terhadap partai yang saat ini berkoalaisi dengan partai penguasa hingga suara gerakan kanan pun nyaris tak terdengar.

Ternyata, dari masa ke masa, pergerakan mahasiswa selalu saja disusupi berbagai kepentingan politik. Namun tiada kata jera dalam perjuangan.

Dikutip dari KOMPAS